UPAYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEMBANGUN EKONOMI UNTUK MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

Abstract

Abstraksi
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, daerah diberikan
kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan
aspirasi, potensi, permasalahan, peluang atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Esensi
otonomi daerah itu sendiri adalah optimalisasi pemberdayaan dan inovasi
pendayagunaan potensi daerah guna membangkitkan partisipasi, prakarsa dan
kreatifitas masyarakat untuk kesejahteraan rakyat daerahnya masing-masing.
Pengawasan oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak
hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama
ini. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki kewenangan untuk
menentukan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap
perencanaan (penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD), maka dikhawatirkan
pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Akan tetapi harus
dipahami oleh anggota DPRD bahwa pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (policy) yang digariskan bukan
pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksa
yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, misalnya BPK, BPKP, atau akuntan
publik yang independen. Dewan dapat meminta BPK atau auditor independen lainnya
untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan eksekutif.
Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam
menghadapi era global adalah dengan mengembangkan otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal. Dengan demikian, diharapkan mekanisme perumusan kebijakan
yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun, sehingga
keberadaan otonomi daerah akan lebih bermakna dan pada akhirnya akan
meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kata kunci: Pemerintah daerah, ekonomi, Globalisasi