REPRESENTASI WANITA DALAM POLITIK DI INDONESIA; PENDEKATAN KONSTRUKSIONISME KRITIS

Abstract

Representasi kaum wanita dalam panggung politik di Indonesia masih cukup rendah. Berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan kaum wanita. Para pejabat eksekutif, yudikatif dan legislatif masih didominasi kaum pria, sehingga cara pandang yang dimiliki para pembuat regulasi dan pelaksana kebijakan pembangunan itu tentu akan bias gender. Penelitian kualitatif-diskriptif ini menganalisis representasi wanita pada perpolitikan di Indonesia, menggunakan pendekatan konstruksionisme kritis. Penelitian ini dilakukan 10 Agustus hingga 31 Desember 2014. Hasilnya, dominasi kaum elite atas non elite dalam berbagai jenjang kekuasaan, berakibat atas termarjinalisasinya kaum non-elit, termasuk kaum wanita. Dalam pada itu, dominasi kaum pria pada berbagai domain publik seharusnya diupayakan berimbang (ekuilibrium) atau mengedepankan proporsionalitas. Kesadaran politik kaum wanita menaikkan derajat politik, atau sebaliknya kesadaran politik kaum pria sendiri untuk menurunkan tensi fanatisme politiknya di mata kaum wanita, menjadi dialektika sosial dan komunikasi politik humanistis yang harusnya dibangun oleh seluruh elemen bangsa ini.
Kata kunci: wanita, politik, konstruksionisme

The representation of women community in political domain in Indonesia is quite low. The variety of erection policies in Indonesia is not fully to accommodate the women?s need. The executive, judicative, and legislative functionaries are still accommodated by men community. Thus, the thoughts which are possessed by regulation makers and erection policy conductors definitely will make the gender refraction. This qualitative-descriptive research analyzed the representation of women community on political in Indonesia. This research used critical constructivism approach. This research was conducted on August 10th up to December 31st, 2015. The results of this research are; (1) elite community dominated non-elite community in variety of dominance levels. It made the marginalization of non-elite community included women community. The domination of men community on public domains should be worked in a equilibrate way or should be proposed the proportionality. (2) The political awareness of women community promotes the political level. On the contrary, the political awareness of men community itself which descends the tension of political fanaticism to the women community is as social dialectic and communication of humanistic politics which must be built by all of elements of this nation.
Keywords: women, politics, constructivism.