PUBLIC FINANCE DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Konsepsi, Dasar Pijakan, dan Korelasi)

Abstract

Penelitian ini menjelaskan pulic finance dalam pendidikan Islam dalam sisi konsep, dasar pijakan, dan korelasi.  Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, terkait dengan pulic finance dalam pendidikan Islam dalam sisi konsep, dasar pijakan, dan korelasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif. Prosesnya dilakukan semenjak pengumpulan data, sehingga saat dilapangan, peneliti sudah mulai melakukan proses analisis data hingga penelitian berakhir. Penelitian ini berkesimpulan bahwa:  Pengelolaan keuangan publik atau keuangan negara semestinya dilakukan secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Pengelolaan keuangan publik berdimensi ekonomi dan religius, sehingga semestinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini, meskipun mekanisme atau pengelolaan APBN di Indonesia mengalami reformasi antara lain adanya peraturan perundangan tentang keuangan negara, perubahan pengelolaan anggaran dari sistem anggaran berimbang dan dinamis menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, perubahan jenis anggaran dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan menjadi anggaran rutin saja, dan perubahan lainnya menunjukkan adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam mengelola keuangan public. Pengelolaan anggaran dalam keuangan publik atau keuangan negara bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum melalui penyediaan fasilitas dan sarana-sarana penunjangnya, serta pengelolaan pendapatan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan dalam memperoleh pendapatan dan pengeluarannya kepada masyarakat.  Peran negara dalam pengelolaan keuangan publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan fasilitas dan sarana publik serta pengawasan yang ketat oleh pejabat negara yang kompeten dan kredibel dalam menjamin distribusi pendapatan masyarakat secara tepat dan adil.