Model Bantuan Rumah Tidak Layak Huni menggunakan SPK Desa Cangkringrembang Demak

Mukhamad Nurkamid

Abstract


Kebutuhan rumah layak huni yang bersih lengkap dengan sarana dan prasarana infrastruktur memadai menjadi hak setiap warga. Negara dalam hal ini pemerintah telah jelas mengaturnya di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang dikenal dengan UU Desa dan Peraturan Bupati No.5 tahun 2016 tentang alokasi dana desa. Pada Undang Undang tersebut spirit masyarakat untuk membangun desanya yang lebih baik tidak menjadi hal yang mustahil untuk dapat dicapai, terlebih bantuan dana dari pusat ke daerah lebih banyak diberikan dibandingkan kegiatan untuk lembaga lainnya. Akan tetapi kenyataanya fakta dilapangan banyak warga khususnya di desa-desa masih belum memiliki tempat tinggal yang dapat dikatakan layak huni (sejahtera). Pada penelitian ini dibangun sebuah model Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan pemberian bantuan kepada warga desa. Objek penelitian dilakukan di desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini adalah model sistem pendukung keputusan dengan metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) untuk menentukan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni sesuai kriteria kepemilikan rumah, status rumah, status dinding rumah, status lantai rumah, status atap rumah, status luas bangunan dan status penghasilan

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.34001/jdpt.v10i1.658

Article Metrics

Abstract view : 3 times
PDF - 5 times

ISSN. 2548-4168

Web
Analytics Made Easy - StatCounter

1 Google Scholar 2 BASe 4 Onsesearch3 Garuda